Kapolri Ingin Penyekatan Antarwilayah di Bali Dimaksimalkan

VIVA â€" Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta agar penyekatan yang dilakukan antarwilayah provinsi hingga kabupaten/kota di wilayah tersebut, bisa dimaksimalkan dengan baik. Upaya itu sebagai langkah dari pengendalian laju kasus COVID-19 saat ini. Itu dikatakan Jenderal Listyo Sigit dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali, Minggu 29 Agustus 2021.

Menurut Sigit, yang menghadiri rapat bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pengendalian COVID-19 yang baik di Bali dapat menggerakkan kembali perekonomian masyarakat Bali. Kapolri memandang perlu mengintensifkan penyekatan antarprovinsi melalui pintu masuk transportasi udara, penyekatan di Bandara Ngurah Rai. Melalui pintu masuk transportasi laut, lanjut dia, penyekatan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Pelabuhan Lembar-Padangbai.

"Penyekatan antarkabupaten/kota melalui pos check point antarkabupaten/kota, terminal, maupun pintu gerbang tol," kata Kapolri, dikutip dalam keterangan tertulis Divisi Humas Polri.

Sigit mengatakan bahwa pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) atau domestik sudah mendapatkan kelonggaran dengan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan di dalam Inmendagri Nomor 35 Tahun 2021. Ia menyebutkan persyaratan PPDN, yakni pelaku perjalanan antarprovinsi, menunjukkan kartu vaksin dengan minimal dosis pertama.

Pelaku perjalanan dengan moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut, kata dia, menunjukkan hasil negatif antigen H-1. Sementara itu, pelaku perjalanan dengan moda transportasi pesawat udara menunjukkan hasil negatif PCR H-2.

Berikutnya, perjalanan dengan pesawat antarkabupaten/kota di Jawa dan Bali, kata Kapolri, harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.

"Akan diberikan sanksi tegas bagi petugas yang tidak melakukan pemeriksaan yang benar dalam pelaksanaan penyekatan," ucap Sigit.

Dalam rapat bersama itu, Sigit juga meminta Forkopimda Bali memperkuat strategi pengendalian COVID-19 guna menjamin kesehatan masyarakat. Menurut dia, kesehatan masyarakat akan berimplikasi kepada pulihnya aktivitas perekonomian warga di Pulau Dewata setelah terpukul akibat pandemi COVID-19.

"Dengan kesehatan masyarakat yang terjaga, pertumbuhan ekonomi di Bali juga akan makin tumbuh," kata Sigit.